.jpeg)
Purwakarta - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) RI telah menetapkan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pengurus Besar Nahdalatul Ulama (Lakpesdam-PBNU) sebagai Tim Teknis Lokal dalam rangka melaksanakan pendampingan pada Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) Desa Inklusi di Wilayah Jawa Barat termasuk di Kabupaten Purwakarta.
Dari implementasi itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Purwakarta juga menggandeng Lakpesdam PCNU Purwakarta untuk program Desa Inklusi di Kabupaten Purwakarta.
Hal tersebut diungkapkan oleh Perwakilan DPMD Kabupaten Purwakarta, Asep Tatang dalam keterangannya, pada Minggu (26/2/23).
Ia mengatakan, UU Desa, pelayanan, menjadikan masyarakat sebagai subjek, di dalam desa inklusi ini ada 2, pendampingan, sekolah lapang. Dalam 4 desa terdapat 2 kepala desanya perempuan.
"Ini akan lebih mudah dalam menggerakan seluruh tujuan desa inklusi dan akuntabilitas sosial di elemen kelompok rentan: perempuan, disabilitas, anak," katanya.
Sementara itu, Ketua PCNU Purwakarta, Drs Bahir Muhlis mengtakan, NU pemiliksaham negara terbesar di Indonesia karena lahirnya sebelum merdeka. Selain itu juga, memberikan kontribiusi besar dalam pembangunan Indonesia
"Kegiatan ini diharapkanakan memaksimalkan desa untuk membangun desa atas mandat Kemendes. Semoga dengan pengembangan desa dampingan ini akan menjadi pilot project yang akan di lihat oleh pemerintah desa," ungkapnya.
Menurutnya, penggerak desa (seluruh elemen dan unsur desa) adalah individu atau Lembaga yang mampu bergerak untuk mengubah dan mengembangkan kondisi desa yang lebih baik.
Pupu Tarpu Hawa, Koordinator Tim Tekni Program P3PD mengatakan, dalam kegiatan Theory of Change dalam Program Penguatan Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang digelar gedung serbaguna Anvent Water Park Purwakarta, pada Minggu (26/2/23).
Ia mengatakan dalam Peningkatan Kapasitas masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial di Desa dan menjalankan program Desa Inklusi, dengan tujuan diantaranya:
"Pertama, terdapat ruang bersama dalam menceritakan dan mimpi bersama pembangunan di desa. Lalu yang kedua, terpaparnya informasi program kepada aktor lokal desa stakeholde terkunci," katanya.
"Kemudian yang ketiga, adanya mimpi perubahan di desa program yang dijadikan mimpi bersama dalam pembangunan desa. Selanjutnya yang keempat, adanya peratautan yang dinamis berbagai pihak yang terlibat dalam pembanguan di desa," sambung dia.
Dengan Theory of Change dalam P3PD, kata Pupu, kegiatan yang dimaksud dengan menerapkan pendekatan desentralisasi asimetris melalui metode percontohan (Benchmarking), yaitu dengan cara memfasilitasi beberapa desa untuk menjadi percontohan.
"Ada empat desa sebagai percontohan yaitu, Desa Tegalsari, Desa Kembangkuning, Desa Cibukamanah dan Desa Benteng," beber Pupu.
Dengan begitu, Pupu berharap, wilayah Purwakarta bisa mengaktifkan dua komponen penting program ini, yaitu inklusif dan akuntabilitas sosial.
"Karena dengan Desa Inklusi, pemerintahan desa sebagai reprenstasi di desa mampu memberikan pelayanan publik keterwakilan yang menyeluruh kepada masyarakat dan tak pandang bulu. Baik itu kaum rentan maupun marjinal," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, program ini mampu mendistribusikan hasil-hasil baik secara program maupun secara keuangannya, yang menjadi konsumsi publik oleh masyarakat desa.
"Nantinya program ini bisa dipahami dan di mengerti oleh masyarakat," harapnya. .jpeg)
Ia mengatakan dalam Peningkatan Kapasitas masyarakat dan Sistem Akuntabilitas Sosial di Desa dan menjalankan program Desa Inklusi, dengan tujuan diantaranya:
"Pertama, terdapat ruang bersama dalam menceritakan dan mimpi bersama pembangunan di desa. Lalu yang kedua, terpaparnya informasi program kepada aktor lokal desa stakeholde terkunci," katanya.
"Kemudian yang ketiga, adanya mimpi perubahan di desa program yang dijadikan mimpi bersama dalam pembangunan desa. Selanjutnya yang keempat, adanya peratautan yang dinamis berbagai pihak yang terlibat dalam pembanguan di desa," sambung dia.
Dengan Theory of Change dalam P3PD, kata Pupu, kegiatan yang dimaksud dengan menerapkan pendekatan desentralisasi asimetris melalui metode percontohan (Benchmarking), yaitu dengan cara memfasilitasi beberapa desa untuk menjadi percontohan.
"Ada empat desa sebagai percontohan yaitu, Desa Tegalsari, Desa Kembangkuning, Desa Cibukamanah dan Desa Benteng," beber Pupu.
Dengan begitu, Pupu berharap, wilayah Purwakarta bisa mengaktifkan dua komponen penting program ini, yaitu inklusif dan akuntabilitas sosial.
"Karena dengan Desa Inklusi, pemerintahan desa sebagai reprenstasi di desa mampu memberikan pelayanan publik keterwakilan yang menyeluruh kepada masyarakat dan tak pandang bulu. Baik itu kaum rentan maupun marjinal," ungkapnya.
Kemudian, lanjut dia, program ini mampu mendistribusikan hasil-hasil baik secara program maupun secara keuangannya, yang menjadi konsumsi publik oleh masyarakat desa.
"Nantinya program ini bisa dipahami dan di mengerti oleh masyarakat," harapnya.
.jpeg)
Sementara itu, salah satu peserta peningkatan kapasistas dari pemerintahan desa berterima kasih kepada penyelenggra Theory of Change dalam P3PD yang digelar oleh Lakpesdam-PBNU dan Kemendes yang sudah terlanksana ini
"Saya sangat mendukung program ini guna kelanjutan Desa Inklusi yang merupakan representasi atau kebhineka tunggal ika-an di masyarakat," kata Sekde Kembangkuning Jatiluhur.
Dimana, lanjut Suherman, semua warga berhak dilayani dan difasilitasi, sehingga tidak ada perbedaan baik itu difabel, lansia, anak-anak, atau kaum yang terpinggirkan (marjinal) agar mereka juga lebih membangun desa kearah yang lebih baik.
"Saya berharap pemerintah desa kami agar bisa mengikuti program Desa Inklusi sebagai desa percontohan untuk sekala internasional dan bisa lebih mengembangkan lagi secara program berkelanjutan yang bersinergi dengan Kemendes yang masuk dalam indikator SDGS," harapnya.
"Saya sangat mendukung program ini guna kelanjutan Desa Inklusi yang merupakan representasi atau kebhineka tunggal ika-an di masyarakat," kata Sekde Kembangkuning Jatiluhur.
Dimana, lanjut Suherman, semua warga berhak dilayani dan difasilitasi, sehingga tidak ada perbedaan baik itu difabel, lansia, anak-anak, atau kaum yang terpinggirkan (marjinal) agar mereka juga lebih membangun desa kearah yang lebih baik.
"Saya berharap pemerintah desa kami agar bisa mengikuti program Desa Inklusi sebagai desa percontohan untuk sekala internasional dan bisa lebih mengembangkan lagi secara program berkelanjutan yang bersinergi dengan Kemendes yang masuk dalam indikator SDGS," harapnya.
Media KIM Kabupate Purwajarta
Editor: Abdar
.jpeg&description=Kabupaten Purwakarta Siap Wujudkan Desa Inklusi){kind=link}