 |
| Didin Hendrawan, SE anggota legislatif Aleg DPRD Kabupaten Purwakarta, memegang mic saat orasi penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi |
Purwakarta - Menyikapi kondisi yang terjadi di Indonesia, terkait hal kenaikan harga BBM bersubsidi, membuat politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) harus menyuarakan aspirasi dari masyarakat.
Menurut Didin Hendrawan, SE anggota legislatif (Aleg) DPRD Kabupaten Purwakarta yang juga merupakan anggota komisi I menyebutkan bahwa pemerintah terlalu cepat menaikkan harga BBM bersubsidi.
"Pemerintah Indonesia terlalu dini menaikkan harga BBM bersubsidi dikala kita baru saja merangkak naik dari keterpurukan ekonomi, pasca pandemi Covid-19," ujar dia dalam keterangan yang di kirimkan ke redaksi Media KIM Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jabar pada hari Sabtu sore (10/9/2022) melalui aplikasi WhatsApp messenger.
Masih menurut Didin sekertaris F-PKS di DPRD Kabupaten Purwakarta itu, dari kenaikan itu akan menjadi masalah baru bagi rakyat Indonesia.
Bahkan menurutnya, bukan saja berdampak pada warga masyarakat, akan tetapi di sektor-sektor Industri pun akan kena dampaknya.
"Dikala harga minyak dunia pada saat ini turun perbarelnya, yang anehnya pemerintah Indonesia malah menaikkan harga. Dan warga masyarakat harus dipaksakan untuk menerima dari kenaikan itu," jelas dia.
Didin yang mewakili masyarakat berharap kepada pemerintah untuk membatalkan kebaikan BBM bersubsidi demi menghindari keterpurukan ekonomi.
"Pemerintah tau di Indonesia baru beberapa tahun lalu mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Dikhawatirkan nanti para rekanrekan buruh, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat pun akan turun kejalan untuk menyuarakan terkait penurunan harga BBM, bahkan nantinya para buruh pun akan meminta kenaikan upah," ungkap dia dalam keterangannya.
"Dikala harga minyak dunia pada saat ini turun perbarelnya, yang anehnya pemerintah Indonesia malah menaikkan harga. Dan warga masyarakat harus dipaksakan untuk menerima dari kenaikan itu," jelas dia.
Didin yang mewakili masyarakat berharap kepada pemerintah untuk membatalkan kebaikan BBM bersubsidi demi menghindari keterpurukan ekonomi.
"Pemerintah tau di Indonesia baru beberapa tahun lalu mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Dikhawatirkan nanti para rekanrekan buruh, mahasiswa dan berbagai elemen masyarakat pun akan turun kejalan untuk menyuarakan terkait penurunan harga BBM, bahkan nantinya para buruh pun akan meminta kenaikan upah," ungkap dia dalam keterangannya.
(Redaksi Media KIM Kabupaten Purwakarta)
