Purwakarta - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Jawa Barat, menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Kamapanye dan Pengawasan Distribusi Logistik Pemilu 2024 selama dua hari, 2-3 Desember. Kegiatan ini diadakan di aula kantor Kecamatan Bungursari.
Rakor ini bertujuan memberikan pemahaman kepada Panwaslu Kelurahan/Desa (PKD), yang memiliki tugas pengawasan di PPS masing-masing dan di TPS pada pelaksanaan Pemilu.
Ketua Panwaslu Kecamatan Bungursari, Ano Suharyono, menyatakan bahwa PKD sepuluh desa di Kecamatan Bungursari akan memainkan peran penting dalam mengawasi distribusi logistik pemilu dan kampanye.
"PKD akan bertanggung jawab mengawasi jalannya pendistribusian logistik pemilu dan kampanye di wilayah masing-masing," ujar Ano Suharyono di aula Kecamatan Bungursari.
Lebih lanjut, Ano Suharyono menegaskan bahwa koordinasi terus dilakukan dengan PKD dan Bawaslu Kabupaten Purwakarta, sehingga pengawasan logistik dimulai sejak distribusi logistik dari KPU Kabupaten Purwakarta hingga pendistribusian ke PPS di desa masing-masing.
"Pengawasan kampanye pemilu juga dimulai sejak 28 November hingga pemungutan dan penghitungan suara," ungkapnya.
Ano Suharyono berharap agar pemilu tahun 2024 berjalan tanpa adanya dugaan pelanggaran, baik administratif maupun pidana.
Ano Suharyono berharap agar pemilu tahun 2024 berjalan tanpa adanya dugaan pelanggaran, baik administratif maupun pidana.
"Kami lebih mengutamakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran pemilu tahun depan," tambahnya.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman, Panwaslu Kecamatan Bungursari mengundang narasumber dari Divisi Sosialisasi dan SDM Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang, ST Binos, serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Wahyudin.
Wahyudin, dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta, menekankan pentingnya netralitas kepala desa, ASN, perangkat desa, TNI-POLRI, dan BPD selama Pemilu.
Dalam rangka meningkatkan pemahaman, Panwaslu Kecamatan Bungursari mengundang narasumber dari Divisi Sosialisasi dan SDM Partisipasi Masyarakat (Parmas) KPU Kabupaten Purwakarta, Oyang, ST Binos, serta Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu Kabupaten Purwakarta, Wahyudin.
Wahyudin, dari Bawaslu Kabupaten Purwakarta, menekankan pentingnya netralitas kepala desa, ASN, perangkat desa, TNI-POLRI, dan BPD selama Pemilu.
"Bawaslu Purwakarta telah menerbitkan surat imbauan untuk memastikan netralitas perangkat desa, anggota BPD, dan BUMD di Kabupaten Purwakarta selama Pemilu, termasuk tahapan kampanye," ungkap Wahyudin.
Media KIM Kabupaten Purwakarta
Editor: Abdar
